Release INTRANS: PIDANAKAN SEKJEN DAN WASEKJEN PSI: BAWASLU LANGGAR KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang terikat pada Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Penyataan Bawaslu tanggal 17 Mei 2018 cukup melukai prinsip free dan fair yang menjadi prinsip dasar penyelenggaraan Pemilu dalam rejim demokrasi. Bawaslu merilis laporan kepada kepolisian untuk segera menetapkan status tersangka kepada Sekjen dan Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas dugaan tindak pidana Pemilu, akibat Polling yang dilakukan oleh Partai tersebut di beberapa koran cetak di tanahair.

Bawaslu semestinya secara Etik harus menjaga kehormatan dirinya untuk tidak melakukan tindakan yang mencederai prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pelaksanaan Pemilu. Pernyataan untuk segera menetapkan status tersangka terhadap sebuah institusi Partai Politik adalah tindakan tidak terpuji, Bawaslu bahkan belum memberikan hak sanggah kepada Sekjen PSI atas keputusan Bawaslu tersebut. Bawaslu menegasikan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lebih lagi tidak memberi ruang pada satu partai untuk melakukan sanggahan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Keputusan dan pernyatan Bawaslu terkesan arogan, terlebih lagi yang dipidanakan oleh Bawaslu adalah Sekjen dan Wasekjen sebuah partai politik baru, yang diisi oleh anak-anak muda yang belum pernah berpolitik sebelumnya. Padahal PSI kini sedang di apresiasi banyak tokoh masyarakat anti korupsi dan pegiat kebhinnekaan atas kelolosan mereka. Tidak tanggung-tanggung, nama seperti Prof. Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Bibit Samad mantan Komisioner KPK ikut serta membantu PSI melakukan rekruitmen bakal calon legislator mereka.

Bawaslu jelas dan terang telah melanggar prinsip adil dan proporsional. Melalui akun twitter pribadi Direktur Intrans, sudah dilaporkan beberapa iklan Partai Politik yang terpasang di sepenjang jalan tol Gatot Subroto, Kebon Jeruk dan Pintu Tol Cengkareng. Namun hingga saat ini, belum ada respon dari pihak Bawaslu. Minggu lalu, kami membaca berita tentang laporan masyarakat yang disertai dengan data foto, tanggal pengambilan, dan titik lokasi iklan, hingga hari ini Bawaslu pun masih tidak bereaksi.

Ini sangat berbeda dengan tindakan Bawaslu memanggil DPP PSI, hanya berselang 3 (tiga) hari setelah PSI merilis Polling mengenai calon menteri yang pantas mendampingi Joko Widodo di periode kedua sebagai Presiden. Bawaslu harusnya paham, polling bisa jadi berpotensi sebagai kampanye pemilu. Jika didalamnya terkandung unsur untuk “mengajak memilihi partai atau calon perseorangan” peserta Pemilu. Tapi penting diingat, polling atau jajak pendapat juga memiliki tujuan yang mulia, selain sebagai metode ilmiah, polling juga dianggap alat untuk menyehatkan demokrasi. Model partisipatif dalam menyerap aspirasi masyarakat dianggap sebagai kekuatan metode polling. Dalam kasus polling yang dilakukan PSI, unsur kampanye tidak terpenuhi, tidak terkandung ajakan untuk memilih, atau pembentukan citra partai politik atau Joko Widodo didalam polling tersebut. Kesan pendidikan politik dan penyerapan aspirasi publik jauh lebih menonjol, bukankah menteri-menteri tidak dipilih langsung melalui Pemilu?

Bawaslu jelas dan terang melanggar prinsip adil dan proporsional dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Karena tidak adil dan tidak proporsional tentunya kemudian juga melanggar prinsip professional dalam Kode Etik penyelenggara Pemilu. Tindakan Bawaslu yang terkesan hanya berani kepada partai politik baru, dengan mengabaikan laporan masyarakat dan juga perbedaan sikap dalam menangani kasus yang serupa adalah tindakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dalam kasus ini harusnya PSI bisa menempuh sanggahan ke Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, baru kemudian bisa diadukan sebagai Tindak Pidana Pemilu.

Peraturan mengenai pembatasan kampanye ini memang sejak awal, belum ada kesepahaman mengenai tafsir “Kampanye Pemilu’ dalam UU Pemilu yang dirujuk oleh Bawaslu. Yang paling jelas dan disepakati oleh penyelenggara dan peserta Pemilu adalah aturan mengenai batasan waktu Kampanye Pemilu. Bawaslu dan penyelenggara Pemilu lainnya tidak bisa menafsirkan kata “kampanye” berdiri sendiri. Dalam Undang-undang Pemilu disebutkan mengenai “kampanye pemilu” yang artinya semua materi dan kegiatan kampanye yang terkait dengan pemilihan umum (ajakan dipilih, memilih atau pembentukan citra dengan tujuan dipilih atau memilih). Diluar kepentingan untuk dipilih dan memilih, maka materi dan kegiatan kampanye terkait visi dan misi, pendidikan politik dan juga polling tidak boleh dilarang, tinggal Bawaslu menetapkan batasan (volume maupun media). Jika sama sekali dilarang, maka Bawaslu secara sengaja telah melakukan “tindakan melawan hukum,” dengan menabrak kewajiban, peran dan fungsi partai politik yang dimandatkan oleh Undang-undang Partai Politik.

INTRANS mendesak DKPP untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Bawaslu terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Lebih jauh, indakan Bawaslu yang bisa membahayakan demokrasi. Tindakan tidak adil, tidak proporsional dan tidak professional dari penyelenggara Pemilu, bahkan bisa membahayakan Pemilu 2019, yang diharapkan publik menjadi Pemilu paling berkualitas sepanjang sejarah Pemilihan Umum di Indonesia.

Jakarta, 18 Mei 2018


Andi Saiful Haq

Direktur INTRANS
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.