RESUME DISKUSI PUBLIK INTRANS MENGUJI INTEGRITAS BAWASLU RI DALAM KASUS PIDANA PEMILU PSI

Bakoel Coffee - Jakarta, 23 Mei 2018

PROLOG: CATATAN INTRANS
 
Kehadiran Bawaslu RI memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, terutama yang terkait dengan menghadirkan Pemilu yang jujur, adil dan bebas. Peran, fungsi dan wewenang BAWASLU diatur dalam Undang-undang Pemilihan Umum. Bahkan dalam revisi UU Pemilu terbaru, wewenang Bawaslu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan periode Bawaslu sebelumnya. Tidak tanggung-tanggung, Bawaslu bisa menganulir keputusan KPU RI.
 
BAWASLU tercatat telah dua kali menggunakan wewenang tersebut. Pertama, dalam kasus gugatan beberapa Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagai peserta Pemilu di KPU RI. Bawaslu lalu menyatakan, KPU melakukan kesalahan prosedur dan akhirnya sebanyak 4 Parpol dinyatakan berhak untuk mengikuti proses verifikasi factual KPU. Kedua, Bawaslu juga menganulir keputusan KPU mengenai hasil verifikasi faktual yang tidak meloloskan Partai Garuda, Berkarya, dan PBB. Bawaslu akhirnya menyatakan menerima laporan dan sanggahan 3 Parpol yang akhirnya ikut menjadi peserta Pemilu 2019.
 
Preseden tersebut menunjukkan betapa sentral peran dan wewenang Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu 2019. Pada titik itu, maka publik bekepentingan untuk menguji integritas dan posisi etik BAWASLU dalam memutuskan dugaan kampanye dini  yang dinyatakan tergolong tindak pidana pemilu. Tidak tanggung-tanggung, BAWASLU melaporkan PSI ke Kepolisian RI, bahkan salah satu anggota Bawaslu mendesak Polri agar segera menetapkan status tersangka terhadap Sekjen dan Wasekjen DPP PSI sebagai terlapor dalam kasus tersebut.
 
INTRANS berpandangan bahwa Bawaslu berpotensi melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dalam memutus kasus Polling Calon Menteri Kabinet pembantu Jokowi.  Kode etik yang dilanggar adalah terkait prinsip berlaku adil, proporsional, professional. Bawaslu terkesan terburu-buru dalam kasus pemidaan dugaan kampanye dini PSI. Padahal pada saat yang sama, Partai Amanat Nasional di koran yang sama, juga menayangkan iklan dengan mencantumkan Logo Partai, Nomor urut, dan foto pengurus. Begitu juga dengan Partai Demokrat yang menayangkan logo, nomor urut, satu halaman penuh. Sampai diskusi ini dilangsungkan Bawaslu belum juga mengeluarkan keputusan terkait kasus dua Parpol lain.
 
INTRANS merasa berkepentingan untuk menggelar diskusi untuk menguji posisi etik dan integritas Bawaslu dalam kasus PSI. Penting bagi public dan juga penyelenggara Pemilu lainnya untuk mengetahui dasar-dasar hukum dan pertimbangan Bawaslu dalam memutus kasus pidana pemilu PSI. Pemilu 2019 didepan mata, yang lebih dekat lagi adalah Pilkada 2018. Dalam diskusi public ini hadir pembicara Teddy Gusnadi (pengamat politik), Ibu Yusti Erlina (Kabag Temuan Laporan Pelanggaran Bawaslu RI), Lucius Karus (FORMAPPI) dan Albert Aris (Juru Bicara Bidang Hukum DPP PSI). Acara ini dipandu oleh moderator Andi Saiful Haq (Direktur INTRANS).
 
 
PANDANGAN TEDDY GUSNADI (PENGAMAT POLITIK DAN PENULIS)
 
Teddy membuka pandangannya dengan mempermasalahkan mengenai tanggal yang digunakan Bawaslu untuk menghitung batasan waktu 14 hari yang diatur oleh Undang-undang Pemilu. Jika merujuk Undang-undang Pemilu maka batasan waktu tersebut dimulai saat Bawaslu menyatakan temuan mengenai Iklan PSI. Merujuk kasus PSI, Bawaslu menyatakan tanggal 23 April 2018 adalah saat mereka menyatakan temuan terhadap iklan PSI. Artinya pada hari yang sama dimana iklan tersebut ditayangkan. Artinya, atas nama Undang-undang maka kasus PSI harus dinyatakan kadaluarsa atau tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan.
 
Teddy lalu masuk pada kewenangan Bawaslu diluar masa kampanye pemilu. Teddy bersedia berdebat dengan Bawaslu, bahwa tidak ada satupun kewenangan KPU untuk memidanakan atau bahkan menindak sebuah konten partai politik yang ditayangkan di media massa, selama itu diluar masa kampanye Pemilu. Karena UU Pemilu hanya mengatur mengenai mekansime dan tahapan Pemilu, sementara peran dan fungsi Parpol diatur melalui UU Partai Politik. PSI sudah memberikan klarifikasi bahwa polling yang mereka tayangkan di media massa adalah bentuk pendidikan politik yang menjadi kewajiban Parpol yang diatur Undang-undang.
 
Sekarang tugas Polisi harus berpedoman pada KUHP bahwa “temuan” tidak bisa digunakan untuk memidanakan seseorang. Dalam kasus PSI, Bawaslu menyatakan bahwa mereka mendapatkan temuan. Kemudian delik pelanggaran pidana pemilu tidak ditemukan dalam kasus iklan PSI. Tidak ditemukan ajakan memilih, tidak ada foto pengurus partai dan tidak ditemukan unsur visi dan misi PSI didalam polling tersebut. Ini yang kemudian membuat Bawaslu mengeluarkan pernyataan bahwa PSI melakukan iklan kampanye yang terkait dengan citra diri PSI. Ini malah semakin memperlihatkan rapuhnya pondasi hukum keputusan Bawaslu. Sementara Citra diri tidak bisa digolongkan sebagai tindak pidana Pemilu.
 
PANDANGAN IBU YUSFI ERLINA (KABAG BAWASLU RI)
 
Dalam hal ini INTRANS meminta Bawaslu RI merinci kronologi dari proses temuan iklan PSI sampai ke putusan bahwa telah terjadi tindak pidana Pemilu sehingga diproses ke Polri. Berikut beberapa klarifikasi dari Ibu Yusfi Erlina yang pada diskusi public iNTRANS mewakili Bawaslu RI:
 
Kronologi kasus: Bawaslu DKI Jakarta melaporkan temuan konten yang diduga iklan kampanye PSI di Koran Jawa Pos pada tanggal 23 April 2018. Atas dasar temuan itu, pada tanggal 26 April 2018 Bawaslu menggelar sidang pleno untuk membahas temuan tersebut, dan dituangkan dalam sebuah Berita Acara dengan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh PSI melalui iklan koran.
 
Pada hari dan tanggal yang sama, Bawaslu membawa kasus tersebut ke Sentra Gakkumdu (didalamnya ada unsur KPU, Kepolisian dan Kejaksaan). Dari hasil rapat Pembahasan I ini, disepakati bahwa konten iklan PSI memenuhi unsur pidana Pemilu. Berdasarkan rapat bersama Sentra Gakkumdu  itulah maka Bawaslu kemudian memanggil pihak-pihak yang terkait, saksi dan ahli untuk dimintai keterangan.
 
Setelah rampung dan dianggap mencukupi bukti-bukti, maka Bawaslu kembali menggelar Rapat Pembahasan II bersama Sentra Gakkumdu, pada tanggal 16 Mei 2018. Pada Rapat tersebut disepakati bahwa telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh PSI. Atas hasil rapat tersebut maka pada tanggal 17 Mei 2018, Ketua Bawaslu melaporkan Sekjen dan Wasekjen PSI ke Polisi.  
 
Dalam keterangan Bawaslu kepada media, Abhan, Ketua Bawaslu menyebutkan “PSI melanggar Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Termasuk dalam kegiatan melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan ini masuk dalam ranah hukum pidana Pemilu.”
 
Mengenai tudingan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti kasus yang sama terhadap Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat, Yusfi Erlina menerangkan bahwa hingga saat ini kasus tersebut masih dijajaki, tapi tidak benar jika tidak diproses.
 
Yusfi menambahkan bahwa persoalan ini muncul karena harus diakui ada persoalan dalam soal tafsiran yang tidak jelas terhadap definisi kampanye pemilu dalam Undang-undang PEMILU No. 7 tahun 2017. Untuk itu kemudian Bawaslu tidak sendiri dalam memutuskan sebuah kasus sengketa dan tindak pidana Pemilu, Bawaslu senantiasa berkoordinasi dengan KPU dan juga terutama dengan Sentra Gakkumdu. Termasuk dalam kasus dilaporknnya PSI ke Kepolisian. Posisi Bawaslu hari ini, menunggu proses hukum yang sedang berlangsung di kepolisian. Sementara atas dilaporkannya Ketua dan salah satu anggota komisioner Bawaslu ke  DKPP oleh PSI, Bawaslu juga mempersilahkan dan menunggu langkah-langkah yang akan diambil oleh DKPP.
 
Ketika ditanya mengenai jumlah kasus dan partai apa saja yang sekarang sudah masuk dalam proses temuan atau laporan di Bagian Temuan dan Laporan.
 
PANDANGAN ALBERT ARIS (JUBIR BIDANG HUKUM DPP PSI)
 
Albert memulai dengan menyebutkan bahwa tidak satupun unsur kampanye Pemilu yang dilanggar pada konten Polling yang dipublikasikan oleh PSI di surat kabar. Satu-satunya unsur yang digunakan Bawaslu untuk menjerat pidana adalah melanggar unsur “citra diri.” Sementara di Undang-undang Pemilu, selain tidak dikategorikan sebagai tindak pidana, juga tidak ditemukan tafsir mengenai citra diri. Karenanya aneh jika Bawaslu menjadikan delik citra diri sebagai unsur pidana yang dilanggar oleh PSI.
 
Satu-satunya tafsir tentang citra diri adalah kesepakatan bersama di sentra Gakkumdu. Padahal dalam UU No. 12 tahun 2011, tentang hirarki perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, kesepakatan bersama antara beberapa lembaga tidak bisa dijadikan rujukan hukum, apalagi untuk memidanakan seseorang.
 
Unsur “dengan sengaja melakukan”, unsur “kampanye pemilu”, unsur “perseorangan” sama sekali tidak ditemukan dalam konten Polling yang dipublikasi PSI. Kami hanya melaksanakan mandat konstitusional PSI sebagai partai politik untuk  melakukan pendidikan politik dalam hal ini meminta masyarakat untuk terlibat aktif dala memutuskan figur-figur calon menteri yang potensial mendampingi Jokowi pada periode kedua. Berikut figur Capres. Tidak satupun pengurus atau caleg PSI yang masuk dalam konten polling tersebut. Dan juga tidak satupun dari mereka yang sudah resmi menjadi kandidat Capres dan Cawapres. Sehingga benar-benar seluruh unsur kampanye pemilu tidak terpenuhi.
 
Jadi hingga hari ini PSI tidak melanggar peraturan dan undang-undang manapun. Beda jika kemudian KPU mengeluarkan PKPU yang didalamnya ada tafsir yang jelas mengenai citra diri. Lagipula PSI hanya berupaya memandang secara obyektif persoalan ini. Jika Bawaslu menyatakan bahwa ada persoalan dalam produk perundang-undangan maka PSI meminta harusnya terkait citra diri yang dituduhkan kepada PSI juga tidak diteruskan dengan asumsi yang sama.
 
Namun kasus ini harus menjadi urusan publik. Media memiliki peran penting untuk mengawal kasus ini. Publik harus diberikan informasi yang jelas mengenai proses ini, karena terkait dengan menjamin Pemilu yang adil dan berintegritas.

PANDANGAN LUCIUS KARUS (FORMAPPI)
 
Mendengar pemaparan kedua pihak baik Bawaslu dan PSI, kami yakin bahwa dalam hal ini PSI memiliki argumentasi hukum dan logika hukum yang lebih kuat dibandingkan Bawaslu. Ini benar-benar preseden yang buruk dalam upaya mencapai Pemilu 2019 yang adil dan berkualitas.
 
FORMAPPI ikut berkepentingan dalam mengawal kasus ini. Sama sekali tidak memihak kepada PSI, ini semata untuk mengawal Pemilu 2019. Bayangkan jika lembaga penyelenggara Pemilu sekelas Bawaslu sudah tidak adil, proposional dan professional dalam memutuskan sebuah sengketa atau bahkan hasil Pemilu, maka bisa kita katakana bahwa Pemilu 2019 dan demokrasi Indonesia sedang terancam. Karenanya kita semua berkepentingan mengawal dan mengkritisi kasus ini.
 
TANGGAPAN DAN PANDANGAN PESERTA DISKUSI
 
Andy Budiman:
Satu hal penting yang saya tekankan adalah mengenai hak public untuk mengakses informasi. Yang saya maksudkan adalah dokumen berita acara dan minutes of meeting Pleno Bawaslu, dan dua kali Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu. Dari dokumen tersebut akan terlihat dan terbaca siapa pihak yang paling ngotot dan menginginkan PSI dipidanakan. Teman-teman media penting untuk menanyakan ini kepada Bawaslu dan juga DKPP kelak. Harusnya dokumen tersebut bisa diakses, sebab Bawaslu adalah lembaga publik.
 
KESIMPULAN DISKUSI
 
Bagaimanapun diskusi ini didasari pada niat untuk menguji integritas Bawaslu dalam putusan pidana terhadap PSI. Dari pandangan seluruh pembicara ada dua hal pokok persoalan dalam kasus Polling PSI.
 
Pertama, persoalan tidak adanya kepastian hukum di UU No. 7 tahun 2017 mengenai batasan yang disebut “kampanye pemilu” serta penjelasan mengenai kriteria pidana, serta kriteria Citra Diri.”
 
Kedua, ada kecenderungan Bawaslu terburu-buru memutuskan kasus temuan dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh PSI ditengah adanya kekaburan landasan hukum seputar tindak pidana pemilu dan beberapa definisi mengenai kampanye pemilu dan citra diri. Bahkan jia merujuk dengan Tindak Pidana seperti terorisme, BNPT selaku Badan setingkat Bawaslu harus menunggu disahkannya RUU Tindak Pidana Terorisme agar bisa menindaklanjuti beberapa hasil temuan yang membutuhkan kewenangan melebihi yang tersedia dalam UU Pidana Umum.
 
Dari dua persoalan tersebut, jika dibarengi kebesaran hati dengan menyingkirkan arogansi dan tendensi yang bersifat personal dan kelompok. Maka semestinya kepolisian segera menerbitkan SP3 terhadap kasus laporan pidana Pemilu dari Bawaslu. Ada tiga argumentasi yang bisa dijadikan Bareskrim Polri landasan untuk menghentikan proses kasus PSI: Pertama, karena tidak ditemukan landasan hukum untuk menjerat polling PSI sebagai sebuah tindak pidana pemilu. Kedua,   karena ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Bawaslu dalam kasus putusan pidana Pemilu oleh PSI. Maka Kepolisian bisa menghentikan dengan argumentasi bahwa tindak pidana pemilu adalah tindak pidana khusus, dimana posisi “salah atau benarnya” hanya mungkin diputuskan jika persoalan kode etiknya sudah jelas posisi kedudukannya. Ketiga, secara hukum acara pidana dibutuhkan pelapor. Dalam kasus PSI, Bawaslu menyandarkan keputusannya pada temuan bukan atas laporan terjadinya tindak pidana.
 
Demi mewujudkan Pemilu 2019 yang adil dan jujur, maka DKPP tetap harus menindaklanjuti laporan PSI terkait dugaan pelanggaran kode etik. Dokumen yang terkait dengan materi keputusan Sidang dan rapat Pleno Bawaslu dan Sentra Gakkumdu yang menjadi dasar Bawaslu melaporkan PSI ke kepolisian harus bisa diakses oleh public. Untuk mencegah kejadian serupa tidak terjadi lagi, maka KPU agar segera menerbitkan PKPU terkait aturan dan tatacara kampanye pemilu untuk menjadi landasan hukum tetap yang mengikat seluruh penyelenggara dan pelaksana Pemilu.
 
Ketiadaan tafsir dan batasan yang jelas mengenai definisi kampanye pemilu dan citra diri di Undang-undang Pemilu, agar segera ditindaklanjuti dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, jika dirasa tidak mencukupi hanya dengan KPU menerbitkan PKPU.